GOHAPPYLIVE.COM, JAKARTA — Independensi Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) kembali menjadi sorotan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 19 PIHUM/2026. Putusan ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperjelas kedudukan KKI sekaligus mendorong pemerintah segera menyesuaikan regulasi yang mengatur lembaga tersebut.
Pengamat kefarmasian apt. Noffendri Roestam, S.Si., Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) periode 2022–2026, meminta Menteri Kesehatan segera menindaklanjuti putusan MA dengan merevisi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 12 Tahun 2024.
Menurut Noffendri, putusan tersebut mempertegas bahwa KKI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bukan melalui Menteri Kesehatan.
“Terbitnya Putusan Perkara Hak Uji Materiil Nomor 19 PIHUM/2026, yang salinannya sudah banyak beredar di grup-grup WhatsApp, mempertegas kalau Konsil Kesehatan Indonesia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, tanpa melalui Menteri Kesehatan,” ujar Noffendri.
Ia menilai, tindak lanjut pemerintah sangat diperlukan agar ketentuan dalam peraturan pelaksana tidak bertentangan dengan substansi putusan MA dan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Menkes Perlu Segera Revisi Permenkes Nomor 12 Tahun 2024
Noffendri secara khusus mendorong Menteri Kesehatan segera menyesuaikan Permenkes Nomor 12 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengatur mekanisme seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja KKI, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.
“Kita berharap agar Menteri Kesehatan segera menjalankan perintah Mahkamah Agung untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, menyesuaikan dengan putusan perkara Mahkamah Agung,” katanya.
Putusan tersebut berkaitan dengan pengujian materiil terhadap sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 12 Tahun 2024.
Dalam salinan putusan yang beredar, MA memerintahkan pencabutan sejumlah ketentuan dalam kedua peraturan tersebut. Ketentuan yang menjadi perhatian mencakup kedudukan KKI, mekanisme seleksi dan pengangkatan pimpinan serta anggota, hubungan kelembagaan dengan Menteri Kesehatan, hingga pengaturan mengenai kolegium dan majelis disiplin profesi.
Salah satu ketentuan yang disoroti adalah Pasal 694 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur kedudukan konsil di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
Selain itu, Pasal 696 mengatur kewajiban KKI berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Ketentuan tersebut juga memberikan ruang bagi Menteri untuk melakukan penyesuaian apabila pelaksanaannya dinilai tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Bagi Noffendri, ketentuan-ketentuan tersebut perlu diselaraskan dengan putusan MA agar kedudukan dan kewenangan KKI memiliki dasar hukum yang jelas.
Independensi KKI Menentukan Tata Kelola Profesi Kesehatan
Persoalan independensi KKI, menurut Noffendri, bukan sekadar urusan administratif antara lembaga dan Kementerian Kesehatan. Kejelasan kedudukan serta kewenangan KKI merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang profesional dan akuntabel.
KKI memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan. Untuk menjalankan peran tersebut secara optimal, diperlukan landasan hukum yang memberikan kejelasan mengenai tugas, fungsi, dan batas kewenangan lembaga.
Kepastian hukum juga penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Dengan demikian, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai sistem pengaturan profesi kesehatan di Indonesia.
Karena itu, Noffendri berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyesuaikan regulasi setelah terbitnya putusan MA.
“Dengan demikian, kita tidak perlu menunggu lama untuk terbentuknya Konsil Kesehatan Indonesia yang sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2023, suatu lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pelaksanaan putusan MA perlu menjadi perhatian pemerintah agar penyelenggaraan tugas KKI berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang selaras dengan undang-undang dan putusan pengadilan.
Bagi dunia profesi kesehatan, penguatan independensi kelembagaan bukan hanya menyangkut posisi sebuah lembaga dalam struktur pemerintahan. Lebih jauh, hal itu berkaitan dengan profesionalisme, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan profesi kesehatan.
Penyesuaian regulasi yang tepat diharapkan dapat memperkuat peran KKI sekaligus mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan masyarakat.
Meta description: Noffendri Roestam meminta Menkes segera merevisi Permenkes Nomor 12 Tahun 2024 menyusul putusan MA yang mempertegas independensi Konsil Kesehatan Indonesia.
Kata kunci SEO: Putusan MA 19 PIHUM/2026, independensi KKI, Noffendri Roestam, revisi Permenkes 12 Tahun 2024, UU Kesehatan 2023, Konsil Kesehatan Indonesia.
GHL 
Alamanda Cathartica